Kuningan | Kontroversinews.-Program Bantuan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang bersumber dana dari Islamic Development Bank (IDB) untuk puluhan Desa di Kabupaten Kuningan gagal terealisasi yang pada ahirnya hal tersebut menimbulkan kekecewaan dari beberapa Kepala Desa di Kab.Kuningan, terlebih untuk memperoleh bantuan tersebut, pihak Desa harus rela mengeluarkan nominal yang cukup besar untuk mensukseskan kegiatannya.
Diperoleh keterangan dari Kades Dadang yang merupakan Kepala Desa Kadugede menyebutkan, hampir setiap Desa telah mengeluarkan nominal berkisar antara 10 – 15 juta rupiah untuk berbagai kepentingan, termasuk membuat prasyarat pengajuan bantuan tersebut.”10 – 15 juta lah, untuk sosialisasi ke masyarakat, pembuatan akta BKM dan KSM, malah honor fasilitator yang belum dibayarkan pun Desa yang harus menanggungnya dahulu,” ujar Dadang.
Hal tersebut, kata Dadang, tentunya menjadi sebuah kerugian dan beban moril yang begitu besar kepada masyarakat, terlebih ketika bantuan yang diharapkan justru batal terealisasi.”Bukan hanya kerugian finansial, beban moril terhadap masyarakat yang utama. Sudah sosialisasi dan sebagainya, tapi bantuanya malah tidak terealisasi,” keluh Dadang.
Menanggapi hal tersebut, salah satu aktivis Kabupaten Kuningan, Dadan Prasunardiansyah mengatakan bahwa selain kerugian moril dan materil yang dialami pihak Desa, ada satu hal yang sangat disayangkan dari gagalnya program Sanimas IDB ini khususnya di tengah keterbatasan anggaran saat ini.
Menurutnya dua tahun terakhir yakni 2018-2019, guna menunjang program Sanimas IDB, Pemerintah Daerah telah menganggarkan Dana Dampingan / Penunjang dalam APBD sejumlah 1,16 milyar rupiah.”Jika program Sanimas IDB ini nyatanya gagal terealisasi, lalau dikemanakan dana dampingan yang dianggarkan dari APBD tersebut?” tanya Dadan.
Hal tersebut, kata Dadan, tentunya patut dipertanyakan mengingat tidak adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada dua tahun anggaran tersebut.Yang miris, imbuh Dadan, justru ditengah efisiensi dan penghematan anggaran yang sering dikatakan pemerintah, justru ada anggaran APBD yang terbuang secara sia-sia hanya untuk mengejar anggaran yang ujungnya hanya memberikan harapan palsu.”Efisiensi dan Penghematan anggaran yang dikatakan pemerintah itu mana buktinya? Nyatanya milyaran rupiah APBD Kuningan terbuang sia-sia hanya untuk program yang belum pasti seperti Sanimas IDB ini,” tegas Dadan.
Alumni GMNI ini juga menduga, disaat program Sanimas IDB ini tidak terealisasi sedangkan dana dampingannya habis tidak bersisa, jangan-jangan justru dana dampingan tersebut dijadikan ajang bancakan oleh beberapa pihak, atau bahkan disalahgunakan, terlebih dalam pemenuhan prasyarat, pihak Desa justru harus merogoh kocek sendiri.”Sanimas IDB gagal terealisasi, tapi milyaran rupiah APBD yang dianggarkan untuk dana dampingan / penunjang justru habis tidak bersisa, jadi digunakan untuk apa dana dampingan tersebut?,” tanya Dadan lagi.
Dadan hanya berharap agar pemerintah lebih selektif dalam menggiring program-program bantuan yang datang ke Daerah sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran seperti pada permasalahan IDB seperti saat ini.
“Yang pasti-pasti saja, karena sekarang saja buktinya bukan mendapatkan bantuan, malah APBD yang terbuang sia-sia, itu kan pemborosan. Untuk itu diharap semu komponen yang lebih berkompeten jangan tutup mata melihat masalah ini kalau bisa usut tuntas ke akarnya biar kelihatan benang merahnya.kemana alurnya anggaran APBD dan kemana pula alurnya anggaran yang diduga elah dipungut RN sebagai pasilitator. Ini jelas harus diungkap jangan sampai terjadi adanya KKN yang pada ahirnya merugikan keuangan negara, ungkapnya. (imm/d.setiawan)
