Bandung | Kontroversinews.- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat, Sukaryo Teguh Santoso mengatakan baru 15 persen desa yang ada di daerah itu (total afa desa 5.635), yang sudah mengalokasikan anggaran untuk kependudukan.
“Hingga saat ini baru 15 persen saja, desa yang sudah mengalokasikan anggaran untuk kependudukan. Seperti yang kita ketahui saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk desa, yakni dana desa,” kata Sukaryo Teguh Santoso disela-sela Executive Seminar Hari Kependudukan Dunia Provinsi Jawa Barat di Bandung, Selasa.
Pihaknya berharap, ke depan seluruh desa di Jawa Barat bisa mengalokasikan anggaran khusus untuk program kependudukan. “Tentunya kami mengharapkan semuanya bisa membantu kami,” katanya.?
Program kependudukan ini, kata dia, erat kaitannya dengan angka fertilitas total atau jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya di Provinsi Jawa Barat.
Menurut dia, selama lima tahun terakhir, angka total fertilitas di Provinsi Jawa Barat satgnan di angka 2,6.
“Baru pada tahun 2016 ke 2017, angka fertilitas total di Provinsi Jawa Barat turun jadi 2,4 dari 2,6,” kata dia.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa mendorong agar pemerintah desa untuk bisa mengalokasikan dana untuk melatih tenaga penyuluh kependudukan karena tantangan terkait isu kependudukan ke depan cukup besar.?
“Bahkan saat ini jumlah penduduk di jabar telah mencapai hingga 48,3 juta jiwa. Oleh karena itulah perlu peran serta semua pihak untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Jawa Barat. Khususnya pemerintah desa yang langsung berhadapan dengan masyarakat,” kata dia.
Tenaga penyuluh tersebut, lanjut dia, bisa melibatkan tokoh masyarakat di desa untuk memberikan pemahaman tentang pengendalian jumlah penduduk, menjaga kesehatan ibu dan anak, ketiga meningkatkan basis ekonominya.?
“Jadi program BKKBN bukan hanya KB saja, tapi ada tiga hal tersebut dan apabila disinergikan dengan APBD yang ada desa, langkah ini akan signifikan untuk menyelesaikan persoalan terkait kependudukan,” katanya.(Antara)