Kab. Bandung, Kontroversinews | Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Agus Setiawan, S.H., dari Fraksi PKS Dapil I, menggelar reses pada Selasa (24/2/2026) di Aula Yayasan Surya Kemilau, Kampung Cibolang, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang. Kegiatan ini menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat.
Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah belum cairnya honor guru PPPK paruh waktu sejak Oktober hingga Januari. Sebagai anggota Komisi D, Agus menerima audiensi perwakilan guru yang menyampaikan keluhan tersebut.
Menindaklanjuti aspirasi itu, DPRD menggelar rapat bersama Dinas Pendidikan dan menetapkan skema honor sebesar Rp500 ribu per bulan bagi guru yang telah bersertifikasi dan Rp1 juta per bulan bagi yang belum. Dari total sekitar 593 guru, sebanyak 80 orang belum tersertifikasi dan lebih dari 500 telah tersinkronisasi dalam sistem. Pencairan honor direncanakan pada Juni mendatang.
Meski skema telah ditetapkan, Agus menilai nominal tersebut belum ideal. Ia berharap honor guru PPPK paruh waktu dapat ditingkatkan minimal menjadi Rp2 juta per bulan. Namun, ia juga memahami kondisi anggaran daerah yang tengah tertekan akibat pemotongan transfer dari pemerintah pusat hingga Rp1 triliun serta adanya perubahan regulasi pendanaan pendidikan.
Selain isu pendidikan, Agus juga menyoroti persoalan kepesertaan BPJS PBI. Berdasarkan hasil rapat bersama Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPJS, jumlah peserta nonaktif yang semula mencapai 158 ribu orang berkurang menjadi 85 ribu setelah proses sinkronisasi data. Namun, baru sekitar 200 peserta yang berhasil diaktifkan kembali.
“Masalah ini harus terus kita kawal agar masyarakat yang berhak bisa kembali mendapatkan jaminan kesehatan,” ujar Agus.
Usai kegiatan, Agus menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan terus dikawal di DPRD. Ia berkomitmen mendorong solusi konkret bersama pemerintah daerah agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil di Kabupaten Bandung. (Tz)