Kuningan, 
| Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Adriani, dinamika pemerintahan daerah dinilai belum menunjukkan stabilitas. Sejumlah persoalan terus mencuat ke ruang publik, mulai dari dugaan kurangnya transparansi anggaran, kebijakan yang dinilai bertentangan dengan aturan, hingga konflik dengan DPRD dan isu lingkungan hidup.
Ketua Paguyuban Kepedulian Untuk Kuningan (PAKU MAS), Boy atau yang akrab disapa Bung Boy, menyampaikan kritik terhadap pola tata kelola dan komunikasi pemerintahan saat ini. Dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026), ia menilai sejak awal masa kepemimpinan hingga genap satu tahun, Pemerintah Kabupaten Kuningan konsisten diwarnai pemberitaan bernada negatif.
"Dari kisruh dengan DPRD, persoalan lingkungan hidup, hingga kebijakan yang berbenturan dengan aturan--semuanya menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan," ujarnya.
Ia menilai persoalan yang muncul bukan bersifat insidental, melainkan mengarah pada indikasi masalah yang lebih sistemik. Salah satu yang disorot adalah dugaan lemahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Boy mengaku menerima sejumlah informasi dari internal pemerintah daerah terkait hambatan anggaran di tingkat SKPD, bahkan menyebut adanya indikasi mandeknya tunjangan DPRD.
"Banyak pejabat mengeluhkan kondisi anggaran di SKPD. Ini harus dijelaskan secara terbuka kepada publik," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuningan terkait sejumlah klaim tersebut. Di sisi lain, Boy juga menyoroti dugaan terputusnya komunikasi efektif antara pimpinan daerah dengan berbagai elemen, baik internal pemerintahan maupun masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang terlalu mengandalkan survei kepuasan publik tidak cukup merepresentasikan kondisi di lapangan. Ia menilai munculnya demonstrasi, audiensi, serta kritik publik yang terus berulang justru menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi dan realitas.
"Hasil survei bisa saja tinggi, tetapi fakta di lapangan menunjukkan gelombang kritik yang tidak bisa diabaikan," katanya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi mendorong berbagai persoalan berujung pada pelaporan ke aparat penegak hukum. Jika tidak segera dibenahi, kata dia, situasi ini dapat menarik perhatian lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.
Meski demikian, informasi mengenai adanya pemantauan oleh KPK masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait. Boy menegaskan pentingnya langkah evaluasi menyeluruh terhadap pola kepemimpinan, khususnya dalam aspek transparansi, komunikasi publik, dan pengelolaan kebijakan.
"Jangan sampai kondisi yang terus gaduh ini merusak kepercayaan publik dan menjatuhkan marwah Kuningan di mata masyarakat luas," pungkasnya. ***