Kab. Bandung, Kontroversinews | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan asupan nutrisi anak sekolah kembali menuai sorotan. Kali ini, keluhan datang dari wali murid salah satu SMA Negeri di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
Kekecewaan muncul setelah para orang tua menerima informasi mengenai paket makanan yang dibagikan kepada siswa pada Jumat (27/2/2026) kemarin.
Berdasarkan foto yang beredar, menu yang diterima hanya terdiri dari tiga butir jeruk, tiga potong kecil keju, tiga roti kemasan, serta satu kotak susu. Banyak wali murid menilai porsi tersebut tidak layak disebut sebagai makan siang bergizi karena jauh dari standar gizi seimbang.
Salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya mengaku bersyukur atas adanya program MBG. Namun, ia menyayangkan menu yang dinilai minim dan lebih menyerupai camilan.
“Kami sangat bersyukur ada program ini. Tapi kalau menunya hanya jeruk kecil, roti kemasan murah, dan susu, ini bukan makan bergizi, melainkan sekadar camilan. Apalagi dibagikan untuk konsumsi tiga hari sekaligus,” ujarnya.
Keluhan juga muncul terkait kualitas buah yang diberikan. Beberapa orang tua melaporkan jeruk yang diterima dalam kondisi kurang segar dan rasanya asam. Selain kualitas dan kuantitas makanan, wali murid turut mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran program tersebut. Dengan alokasi dana yang telah ditetapkan pemerintah, masyarakat berharap menu yang diberikan mencakup nasi, lauk pauk, sayur, serta buah segar sebagai bagian dari gizi seimbang, bukan makanan kering dengan nilai gizi terbatas.
Menanggapi keluhan tersebut, pihak sekolah menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat guna meminta klarifikasi terkait menu yang dibagikan. Peristiwa ini menambah daftar evaluasi terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis di sejumlah daerah. Sebelumnya, laporan mengenai makanan basi hingga dugaan keracunan sempat mencuat dan menjadi perhatian publik.
Wali murid berharap pemerintah dan pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur dan distribusi makanan agar kualitas serta kelayakan menu benar-benar terjamin sesuai tujuan awal program. ***