Pada Sabtu (18/10/2025), Ketua Barak FK-GOL, Nana Rusdiana, S.IP, menuturkan bahwa secara yuridis, pernyataan Kabag Hukum tersebut memang benar dalam konteks hukum pidana. Namun, menurutnya, kasus ini bukan perkara pidana, melainkan pelanggaran etika dan moral pejabat publik.

“Tidak ada laporan pidana asusila (perzinahan) dari pihak korban—dalam hal ini suami—ke aparat penegak hukum (APH). Jadi ini murni persoalan etika moral. Kades Padamenak adalah pejabat publik di tingkat desa, dan masyarakat menuntutnya mundur karena dugaan perbuatannya yang tidak senonoh. Itu hal yang wajar,” ujar Nana.

Menurutnya, bukti-bukti dugaan pelanggaran moral tersebut sudah cukup kuat.

“Ada chat WhatsApp berisi ajakan mesum, kesaksian warga yang melihat Kades sering keluar-masuk rumah Linmas, hingga pengakuan anak dari Linmas itu sendiri. Semua itu menunjukkan pelanggaran moral dan norma yang tidak bisa dibenarkan,” tambahnya.

Nana menegaskan, kasus tersebut seharusnya menjadi catatan penting bagi seluruh pejabat publik agar menjaga etika dan kehormatan jabatan.

“Pejabat publik itu figur teladan. Mereka harus sadar bahwa jabatan yang melekat adalah simbol tanggung jawab moral dan sosial di hadapan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nana menyampaikan bahwa masyarakat Padamenak kini tengah mendesak agar sang Kades segera mengundurkan diri dari jabatannya.

“Norma agama, sosial, dan kemasyarakatan jelas telah dinodai. Wajar masyarakat menuntut tanggung jawab moral,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, FK-GOL juga menyoroti posisi Kabag Hukum Pemda Kuningan yang berasal dari unsur kejaksaan.

“Kami berharap ke depan posisi Kabag Hukum tidak lagi dari kejaksaan, meskipun regulasi membolehkan. Hasil analisa kami menunjukkan bahwa naturalisasi pejabat dari kejaksaan justru berpotensi menghambat proses hukum, terutama dalam penanganan kasus korupsi di Kuningan,” ujarnya.

Nana menyindir bahwa banyak kasus dugaan korupsi di instansi pemerintah yang “mandek” tanpa kejelasan.

“Awalnya semangat—gas pol—tapi tiba-tiba rem mendadak, hilang tanpa jejak. Kalau naturalisasi timnas bagus, karena ada dampak positif, tapi kalau naturalisasi pejabat hukum? Lain cerita,” sindirnya tajam.

Menutup pernyataannya, Nana memberikan apresiasi kepada masyarakat Padamenak yang tetap menjaga kondusivitas.

“Kami acungi jempol untuk masyarakat Padamenak yang tidak bertindak anarkis. Bayangkan kalau saat Kades masuk ke rumah Linmas malam-malam itu masyarakat menangkap dan mengaraknya, bahkan mengikat di tiang bendera sambil menulis besar-besar ‘KADES OTT DI RUMAH LINMAS SAAT LINMAS TUGAS’. Itu akan jauh lebih memalukan,” pungkasnya. ***

Artikel FK-GOL: Kasus Kades Padamenak Murni Pelanggaran Etika Moral yang “Bejad” pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Pada Jumat (17/10/2025), di Kantor SPPG Kramatmulya, perwakilan SPPG yang akrab disapa Bang Uje menjelaskan bahwa kekurangan pasokan MBG di SMPN 1 Kramatmulya terjadi karena adanya kesalahan distribusi.

“Ini hanya miskomunikasi antara kami (SPPG) dan pihak sekolah. Memang ada kekurangan pasokan MBG karena sebagian terbawa ke sekolah lain. Namun kami sudah berkoordinasi dengan pihak SMPN 1 Kramatmulya, dan nantinya akan dilakukan rafel untuk siswa yang belum kebagian,” jelas Bang Uje.

Terkait isu pemberian uang Rp2.500 kepada siswa, Bang Uje menegaskan bahwa SPPG tidak mengetahui hal tersebut.

“Setelah kami klarifikasi, ternyata uang itu merupakan inisiatif dari pihak sekolah, tepatnya Wakasek yang merasa kasihan kepada siswa yang belum kebagian MBG. Jadi, ini murni bentuk empati pihak sekolah, bukan dari kami,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala SMPN 1 Kramatmulya, H. Efendi, yang menegaskan bahwa kejadian tersebut hanyalah miskomunikasi.

“Benar, ini hanya miskomunikasi saja. Pihak SPPG sudah berkoordinasi dan akan mengganti kekurangan MBG untuk siswa yang belum mendapat jatah. Adapun uang Rp2.500 itu benar atas inisiatif Wakasek, menggunakan dana infak masjid, sebagai bentuk empati kepada siswa yang tidak kebagian,” tutur H. Efendi.

Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan spontan oleh pihak sekolah karena rasa kepedulian terhadap siswa.

“Namun karena ada siswa yang menulis status atau cuitan di media sosial, akhirnya informasi ini menjadi ramai. Padahal, bukan pihak SPPG yang memberikan uang tersebut,” tambahnya.

H. Efendi menegaskan bahwa SMPN 1 Kramatmulya tetap mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah.

“Kami sangat mendukung program MBG dan akan terus melakukan pengawasan internal agar pembagian MBG di sekolah kami berjalan lancar tanpa menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari,” pungkasnya. ***

Artikel Miskomunikasi Antara Pihak SPPG dan SMPN 1 Kramatmulya Terkait Isu “MBG Kurang Diganti Uang” pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Peristiwa ini memantik reaksi keras dari Ketua Barak yang tergabung dalam Forum Komunikasi Gerakan Ormas Lokal (FKGOL), Nana Barak. Dalam keterangannya di Sekretariat FKGOL, Kamis (16/10/2025), ia menyayangkan buruknya pelaksanaan program tersebut.

“Informasi ini bermula dari pesan seorang siswa kepada orang tuanya yang mengeluh karena tidak kebagian MBG. Siswa itu menulis, ‘Sedih guys, kelas 9 gak kebagian MBG karena kurang,’ dan dijawab getir oleh orang tuanya, *‘Rp2.500 mah buat beli cimol juga gak cukup,’” tutur Nana.

Menurutnya, kejadian ini menunjukkan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum siap menjalankan program MBG dengan baik. “Ironis sekali, siswa tidak kebagian makan bergizi lalu diganti uang Rp2.500. Ini pelanggaran, karena pemerintah pusat membayar sebesar Rp15.000 per porsi. Kalau diganti Rp2.500, jelas harus ditindak,” tegasnya.

Nana menilai hal ini merupakan bentuk kelalaian dan potensi penyimpangan. “SPPG seperti ini bisa dikategorikan nakal dan perlu diinvestigasi. Diduga banyak regulasi yang dilanggar. Program MBG ini tidak boleh asal-asalan, harus sesuai aturan,” ujarnya.

Ia juga meminta Tim Satgas MBG Kabupaten Kuningan segera turun tangan menindaklanjuti kasus ini. “Informasinya, di kecamatan lain juga terjadi hal serupa, hanya saja nominal penggantinya sedikit lebih besar,” imbuhnya.

Nana menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG. “Sekolah jangan takut melapor ke Satgas MBG Kabupaten jika ada masalah seperti kekurangan pasokan atau kualitas makanan yang membahayakan siswa. Laporan itu penting agar ada perbaikan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan, apalagi untuk mencari keuntungan. “Tujuan MBG adalah pemenuhan gizi bagi anak didik, generasi penerus bangsa. Jadi, SPPG jangan main-main dengan program ini. Jalankan sesuai aturan agar tidak berujung masalah hukum,” pungkas Nana. ***

Artikel SPPG Diduga Nakal, Program Makan Bergizi Gratis di Kuningan Diganti Uang Rp2.500 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Seperti halnya keracunan MBG di SMAN 1 Luragung beberapa pekan yang lalu menjadi momok yang menakutkan bagi para orang tua siswa,namun yang menjadi sorotan publik,baik masyarakat,orang tua siswa, dan para control sosial,yakni hasil uji Lab yang di lakukan oleh tim satgas MBG Kabupaten Kuningan.

Tak ayal kinerja Tim satgas MBG Kuningan mendapat kritikan keras dari.Forum Komunikasi Gabungan Ormas & Lsm(FK-GOL)Kuningan.

Kamis .16/10/2025.Disekre FK-GOL.Ketua Barak.Bung Nana Rusdiana.S.IP.menuturkan.FK-GOL tidak akan berhenti mengkritisi setiap kebijakan dan Kinerja Pemerintah kalau belum keberpihakan kepada masyarakat.

Program MBG itu harus benar-benar sesuai regulasi meskipun sekarang akan ada revisi regulasi baru menunggu Perpres baru.”ujarnya”

Masih kata Nana Barak.S.IP menambahkan.Untuk SPPG yang melanggar regulasi ,pihak Tim Satgas MBG Kabupaten harus bertindak Tegas karna ini menyangkut nasib anak bangsa,jangan sampai Makan Bergizi Gratis beralih menjadi Makan Beracun Gratis.

Seperti halnya kami (FK-GOL) Dan mungkin seluruh orang tua siswa dan masyarakat Kuningan,mempertanyakan hasil uji Lab MBG yang di SMAN 1 Luragung,karna hampir dua pekan belum ada transparansi dari Tim Satgas MBG,emang di uji labnya di Luar negri……????????

Ini perlu dan penting nya pihak Tim Satgas MBG Kuningan transparansi kepada masyarakat Kuningan,biar jelas dari mana sumber yang menjadikan Keracunan makananya,biar adanya pembinaan dari Tim Satgas MBG Kuningan pada seluruh SPPG hang telah berjalan.

Kami(FK-GOL) tidak berharap ada lagi Keracunan MBG bagi anak didik diKuningan,memalukan dan menjadi momok menakutkan bagi para orang tua siswa didik.

Ini lah perlunya pengawasan ketat dari seluruh steakholder yang terlibat di dalamnya terhadap SPPG yang bertujuan bisnis dadakan dan mencari keuntungan besar dari program MBG ini,tanpa memperhitungkan resiko berbahaya bagi para peserta didik,”Ingat……!”Para siswa itu bukan kelinci percobaan,MBG ini program Presiden yang mulia untuk memenuhi Asupan Gizi Generasi bangsa.

Kami (FK-GOL) berharap para pemangku kebijakan baik dari Eksekutif maupun Legislatif ,harus benar benar bekerja mensukseskan Program Presiden,bukan malah ikut terlibat dalam Dapur MBG.

Sudahlah Para Ekskutif dan Legislatif anda ini sudah di pasilitasi oleh negara ,jangan ikut terlibat di program MBG ini,bekerjalah sebagai pelayanan masyarakat yang benar -benar membela,melayani,dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. ***

Artikel FK-GOL : Transparansi Hasil Uji Lab Keracunan Makan MBG Dipertanyakan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Informasi awal disampaikan oleh Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi Sahabat Bhayangkara Indonesia (SBI), pada Senin (13/10/2025). Ia mengungkapkan bahwa lahan yang selama ini digunakan oleh PT Indocement merupakan aset desa yang secara hukum termasuk dalam kategori tanah negara. Menurut Agung, izin Surat Hak Pakai (SHP) atas lahan tersebut diduga telah habis masa berlakunya, namun aktivitas korporasi tetap berjalan seperti biasa.

“Jika SHP sudah kedaluwarsa, segala bentuk aktivitas pengelolaan di atas lahan desa itu berpotensi melanggar hukum administrasi pertanahan,” ujar Agung. Ia menegaskan bahwa perusahaan sebesar Indocement semestinya menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap hukum agraria, bukan justru menimbulkan polemik legalitas lahan.

Sementara itu, H. Mustani, tokoh masyarakat Palimanan Barat, menyebut bahwa perpanjangan SHP sebenarnya telah dilakukan. Namun, dokumen perpanjangan tersebut disebut-sebut berada di tangan Kuwu Palimanan Barat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan resmi mengenai keabsahan dokumen, nomor registrasi, maupun masa berlaku SHP yang baru tersebut. Ketiadaan informasi yang terbuka menimbulkan dugaan adanya penutupan data atau pengabaian prosedur formal dalam administrasi pertanahan.

“Kami hanya ingin kejelasan. Jika SHP benar diperpanjang, tunjukkan buktinya. Jangan sampai ada permainan antara pihak desa dan korporasi,” tegas Mustani.

Agung Sulistio kemudian mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk segera turun tangan menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Ia menekankan bahwa negara tidak boleh menutup mata terhadap pengelolaan tanah milik desa oleh pihak korporasi tanpa kejelasan legalitas yang sah. Jika terbukti ada oknum yang terlibat, hal itu tidak hanya merugikan desa secara ekonomi, tetapi juga mencederai martabat hukum agraria nasional.

Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia diminta turut mengkaji potensi maladministrasi dalam proses perpanjangan dan pengawasan SHP tersebut. Agung menilai tindakan pemerintah desa dan pihak korporasi harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari hasil penelusuran sementara, dugaan pelanggaran yang mengemuka meliputi:

1. Pelanggaran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) – pemanfaatan tanah desa tanpa mekanisme yang transparan dan tanpa perjanjian hukum yang sah.

2. Pelanggaran Hukum Administrasi Pertanahan – aktivitas korporasi di atas tanah desa dengan SHP yang telah kedaluwarsa.

3. Potensi Maladministrasi – dugaan penutupan data atau pengabaian prosedur formal dalam proses perpanjangan dan pengawasan SHP.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan agraria yang kerap melibatkan kepentingan korporasi besar dan aset desa. Publik kini menantikan langkah tegas dari pemerintah dan penegak hukum untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah desa di Cirebon benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan supremasi hukum. ***

Artikel Indocement di Bawah Sorotan: Dugaan Penyalahgunaan Lahan Desa di Cirebon, Legalitas SHP Dipertanyakan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Seorang warga Desa Kawungsari yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Wawan merupakan warga miskin ekstrem yang tengah berjuang melawan penyakit berat.

“Pihak Pemda memang sudah membantu. Dari Baznas memberikan bantuan Rp500.000, dari bagian Kesra Rp3.000.000, dan Bupati telah memerintahkan pihak puskesmas untuk menindaklanjuti. Melalui bidan desa, Wawan kemudian dirujuk ke RS Mitra Plumbon untuk diagnosa. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia harus dirujuk ke rumah sakit di Bandung,” ujarnya, Rabu (8/10/2025), di Sekretariat FKGOL.

Namun, lanjutnya, kendala utama keluarga Wawan adalah masalah biaya transportasi, makan selama perawatan, serta kebutuhan hidup keluarga yang ditinggalkan.

“Itu yang menjadi beban berat bagi keluarga Pak Wawan,” tambahnya.

Kondisi ini menjadi potret nyata betapa kemiskinan dan penyakit berat menjadi beban ganda bagi warga kurang mampu. Meski memiliki jaminan BPJS, kebutuhan biaya hidup selama pengobatan tetap menjadi tantangan besar.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Ormas FKGOL, U. Kastaman, S.Sos, angkat bicara.

“Warga miskin ekstrem seperti Pak Wawan yang menderita penyakit berat ini layak mendapat perhatian khusus dari Pemda Kuningan. Kami berharap para pemangku kebijakan, baik eksekutif maupun legislatif, benar-benar peduli dan sigap dalam menjalankan misi kemanusiaan. Nyawa mereka harus diselamatkan,” tegasnya.

Kastaman juga mengajak para dermawan untuk tergerak membantu.

“Kami dari FKGOL akan segera melakukan penggalangan dana untuk membantu Bapak Wawan Caswan. Semoga para aghniya Muslim tersentuh hatinya melihat penderitaan saudara kita yang sedang kesusahan ekonomi dan menderita penyakit berat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi warga miskin ekstrem seperti Wawan sungguh ironis dan mengerikan, karena di tengah kemajuan zaman, masih ada warga yang hidup dalam kesulitan ekonomi parah sekaligus menderita penyakit mematikan.

“Perutnya membesar seperti busung lapar. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” pungkasnya. ***

Artikel Nyawa Warga Miskin Ekstrem Wawan Caswan Perlu Diselamatkan Demi Misi Kemanusiaan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Penetapan tersebut diumumkan pada Senin, 6 Oktober 2025, di kantor Kejari Kuningan.

Menurut keterangan Kasi Pidsus Kejari Kuningan, Dyofa, modus yang dilakukan kedua tersangka terbilang sistematis. Mereka diduga memotong dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp182.062.000 (seratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu rupiah).

“Penetapan kedua tersangka merupakan hasil dari proses panjang penyelidikan, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa,” ungkap Dyofa.

Masih menurut Dyofa, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Tindakan mereka dianggap memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau subsidiair Pasal 3 dengan ketentuan serupa. Ancaman hukumannya penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun, serta denda minimal Rp200 juta.

Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, penyidik langsung menahan ME dan DA selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas II A Kuningan. Penahanan ini dilakukan guna mencegah kemungkinan para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau memengaruhi saksi.

Dyofa memastikan penyidikan kasus ini akan terus dikembangkan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

“Kami berkomitmen menuntaskan perkara ini hingga tuntas. Pengelolaan Dana Desa (DD) harus transparan dan berpihak kepada masyarakat, bukan menjadi ajang memperkaya diri atau disalahgunakan,” tegasnya.

Penetapan Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Gunungaci ini menambah daftar panjang kasus korupsi Dana Desa di Kabupaten Kuningan. Kasus tersebut menjadi peringatan keras bagi para kepala desa dan perangkatnya agar tidak main-main dengan dana publik yang diperuntukkan bagi kesejahteraan warga. **

Artikel Kades dan Kaur Gunungaci Terseret Kasus Korupsi BLT, Akhirnya Masuk Bui! pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Jangan salah, nitrit ini bukan datang dari angin. Investigasi awal menunjukkan dua penyebab utama: pertama, penggunaan pengawet berlebihan untuk mengawetkan makanan yang dimasak malam hari dan disantap siang—logika bodoh yang mengorbankan anak-anak. Kedua, proses memasak suhu tinggi yang mengubah nitrit jadi nitrosamin, senyawa karsinogenik yang memicu kanker lambung dan pankreas.

Garam, yang jadi pemicu tambahan nitrit dari nitrat alami dalam sayur, malah diperparah lagi dengan penyimpanan distribusi yang amburadul. Ini bukan gizi—ini adalah bom waktu yang lambat laun sengaja dilempar ke perut anak bangsa!

Jika mencurigai adanya sabotase ya wajar. Anggaran Rp 71 triliun cuma terserap Rp 13 triliun dengan sisanya Rp 58 triliun lenyap entah ke kantong siapa. Di balik dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), konon ada tangan kuat—yang membuat kritik ditolak mentah-mentah.

Bukan kebetulan kalau menu ultra-processed (nugget, sosis) yang kaya nitrit dan digoreng dengan suhu tinggi jadi andalan MBG. Ini bukan soal ketidaktahuan—ini soal keserakahan yang melindungi proyek politik, bukan niat untuk memberikan makanan bergizi untuk anak. Sejak bulan Januari total korban keseluruhan secara nasional sudah mencapai 5.626 anak siswa sekolah, dan tragedi memilukan Bandung Barat cuma puncak gunung es dari skandal ini!

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menangis dan meminta maaf pada tanggal 26 September lalu, tapi itu cuma drama murahan. Janji adanya sertifikasi SLHS dan evaluasi dapur tidak akan berarti apa-apa kalau akar masalahnya dibiarkan—korupsi dan kompetensi nol.

Bandingkan dengan Korea, Cina, atau Amerika, dimana kantin sekolah berdiri mandiri, chef terlatih, dan inspeksi kesehatan rutin menjadi standar. Di sana, makan bukan di kelas sembarangan, tapi di ruang khusus yang terjamin higienis—tanpa embel-embel proyek balas jasa kampanye. Kenapa kita tidak bisa meniru mereka, malah memilih racun berkedok gizi?

Solusinya sederhana tapi harus radikal: HENTIKAN MBG SEKARANG! Serahkan proses masak untuk anak-anak kita kepada sekolah masing-masing—negara cukup menggelontorkan anggaran dan melakukan monitor ketat. Dapur sekolah diawasi kepala sekolah atau orang tua atau melalui kerjasama dengan koperasi sekolah misalnya akan jauh lebih baik.

Kalau ada kasus keracunan, evaluasi langsung ke sekolah, bukan SPGG yang kebal kritik. Bangun kantin sederhana di setiap sekolah, buat SOP ketat: masak harian dengan bahan makanan segar, nol pengawet berlebih, dan cek laboratorium rutin. Anggaran yang sekarang mubazir bisa dipakai untuk membangun proyek infrastruktur atau program lain terkait pemenuhan layanan dasar.

Pihak sekolah punya tanggung jawab besar kepada murid dan para orang tua—mereka takut kalau anak siswa terkena racun, berbeda dengan pejabat SPPG yang cuma takut kena audit. Koperasi sekolah bisa untung, menggali potensi lokal, dan anak-anak bisa makan dengan aman tanpa rasa was-was.

Tapi kalau pemerintah terus keras kepala dan membabi buta menjalankan MBG, ini bukan lagi soal gizi—tapi soal niat jahat yang menyamar di balik janji manis. Publik harus bangkit untuk memberikan tekanan. Cukup sudah anak-anak generasi penerus bangsa menjadi korban kelinci percobaan. Waktunya selamatkan masa depan bangsa! ***

Artikel Temuan Kadar Nitrit MBG di Bandung Barat, 4 Kali Batas Aman Racun Yang Dilindungi Proyek Korup pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Rencana pelaksanaan kegiatan hari jadi Kuningan yang sempat tertunda mulai dari kegiatan karnaval budaya dan pagelaran Band Kotak yang akan kembali di gelar mendapat tanggapan dari Forum Komunikasi Gabungan Ormas/LSM (FK-GOL)

Kamis.2/10/2025.Disekre FKGOL.Bung Manap menuturkan.
Menurut FK-GOL adanya instruksi Mendagri Tito Karnavian yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menunda kegiatan seremonial yang terkesan hanya membuang anggaran tanpa manfaat nyata bagi masyarakat tidak berlaku di Kuningan.

Dari mulai TDL yang telah di gelar,Karnaval,Konser Band Kotak yang akan segera menyusul juga akan di gelar itu menandakan tidak adanya kepatuhan dengan anjuran kemendagri.

Menurut FK-GOL
Dalam menyikapi rencana hal tersebut Pejabat daerah harusnya dapat lebih peka terhadap kondisi masyarakat, terutama dalam situasi saat ini di mana sebagian besar warga sedang menghadapi tantangan ekonomi.

Selanjutnya bung Manap menambahkan . FK-GOL menilai, penyelenggarakan acara yang sifatnya seremonial hanya akan menimbulkan persepsi negatif, mengganggu kepercayaan publik, dan berpotensi memicu kritik di media sosial.

“Jangan sampai nanti dipotong, diviralkan, ini masyarakat lagi prihatin, jelasnya.

Menurutnya, gaya hidup menghamburkan anggaran di tengah kondisi masyarakat yang sulit hanya akan memperlebar jurang sosial dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah.

Kegiatan seremonial yang terkesan hanya membuang anggaran tanpa manfaat nyata bagi masyarakat harus menyesuaikan instruksi Mendagri.

Bukan karna adanya seseorang yang dinilai punya power lantas menjadikan para pejabat Kuningan Jumawa,hati-hati kondisi negara sedang kurang baik,jangan sampai memicu adanya konplik.

FK-GOL telah memberikan contoh bersama para Ojol demo damai di Polres Kuningan,jangan lantas karna masyarakat Kuningan cinta damai,Para pejabat lupa dengan kondisi rakyat indonesia yang sudah muak dengan tingkah laku para eksekutif dan legislatif yang kurang berpihak dengan rakyat.

Presiden Prabowo yang bijak dan penuh pertimbangan untuk rakyat,serta keras kepada para pejabat negara baik dari pusat sampai daerah yang menghambur-hamburkan uang rakyat.

Kami(FKGOL) tidak mengharapkan Kuningan tidak kondusip oleh ulah-ulah para perusuh dari luar,yang perlu dan patut kita waspada bersama,jangan sampai terlena dengan yuporia tapi juga melupakan instruksi kemendagri.”pungkasnya”

Uus(boy).

Artikel KARNAVAL BUDAYA HARUS SESUAI INSTRUKSI KEMENDAGRI pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ketua Barak, Nana Rusdiana, S.IP, menuturkan bahwa terdapat sejumlah dugaan kasus di tubuh BRI, mulai dari dugaan korupsi, serangan ransomware, hingga masalah pengadaan mesin EDC yang kini ditangani KPK.

“Hal ini tentu memicu kekhawatiran para nasabah. Jika tidak ditangani serius, Bank BRI berpotensi mengalami fraud atau kerugian yang pada akhirnya juga akan merugikan negara,” ujar Nana.

Nana juga menyoroti kasus korupsi di Kuningan, tepatnya di salah satu unit BRI Ciawi Gebang. Dalam kasus tersebut, BRI diduga dirugikan sekitar Rp4,6 miliar dengan melibatkan mantri dan kepala unit. Keduanya kini dituntut dengan hukuman 7 hingga 15 tahun penjara.

“Kasus ini membuktikan adanya potensi besar kerugian negara akibat praktik korupsi di internal BRI,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Gibas, Bung Manap, menilai bahwa masalah yang terjadi menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal BRI.

“Pengawasan yang lemah membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan manipulasi data nasabah. Bila ini dibiarkan, bisa menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat, khususnya di Kuningan, terhadap BRI,” pungkasnya. ***

Artikel PT. BRI Menjadi Kewaspadaan Bagi Nasabah pertama kali tampil pada kontroversinews.com.