Desember 14, 2019

Status PNS-nya Tak Jelas, Guru SMPN 2 Banjaran Gugat Praperadilan Kepsek Hingga Presiden

Status PNS-nya Tak Jelas, Guru SMPN 2 Banjaran Gugat Praperadilan Kepsek Hingga Presiden

Kab Bandung | Kontroversinews.– Merasa menjadi korban fitnah gara-gara laporan kasus pemerkosaan yang tidak pernah dilakukannya, Maman Suparman, S.Pd., M.M. (53) guru SMPN 2 Banjaran Kabupaten Bandung, melakukan upaya hukum untuk membersihkan nama baiknya.

Melalui pengacaranya dari Law Office Ramadhaniel S. Daulay, Siti Arfah Loebis & Partner, Maman melakukan tuntutan praperadilan terhadap 17 instansi mulai dari Kepala SMPN 2 Banjaran hingga Presiden RI yang dianggap tak bertanggung jawab atas status kepegawaiannya selaku PNS yang sampai sekarang tidak jelas.

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung Dr. H. Juhana, M.M.Pd, Inspektur Kab. Bandung Erwan Kusuma Hermawan, S.Sos, M.Si., dan beberapa pejabat dari instansi lainnya mendengarkan tuntutan yang disampaikan Ramadhaniel S. Daulay pengacara guru SMPN 2 Banjaran Maman Suparman, S.Pd., M.M yang menggugat praperadilan atas kasus yang menimpanya di Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB), Senin (1/7).

Dalam sidang pembacaan tuntutan yang dipimpin hakim tunggal Asmudi, S.H. di Pengadilan Negeri Kelas I-A Bale Bandung, Senin (1/7), tampak duduk di kursi tertuntut antara lain Dr. H. Juhana, M.M.Pd. dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung(Tertuntut X Praperadilan), Rocky Yohanes Pauna, S.H., M.H. dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Tertuntut III), Agung Budi Setiawan, S.H. yang mewakili tertuntut Bupati Bandung (Tertuntut VIII), Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Daerah (BKPPD) (Tertuntut XII) dan Sekda (Tertuntut IX) , Erwan Kusuma Hermawan, S.Sos., M.Si. yang mewakili Kantor Inspektorat Kab. Bandung (Tertuntut XI), Lani Sulistiani, S.H. dari Kepala Bidang Mutasi Aparatur (Tertuntut XIII) dan Yudi Heryana, S.STP., MAP mewakili Kepala Pengembangan Karir Aparatur BKPPD Kab. Bandung (Tertuntut XIV). H. Jamhur, S.Pd., M.Si. Kepala SMPN 2 Banjaran (Tertuntut XV), Ferdie Bariansyah, S.H., mewakili Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Bandung (Tertuntut XVI), serta Asep Frisda Wicaksana, S.H. mewakili Kepala Sub Bagian Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur Kantor BKPPD Kab. Bandung (Tertuntut XVII).

Tuntutan juga dilayangkan kepada Presiden RI (Tertuntut I), Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Tertuntut II), Komisi Aparatur Sipil (Tertuntut IV), Kepala Badan kepegawaian Nasional (Tertuntut V), dan Gubernur Jawa Barat (Tertuntut VII), namun dalam sidang tersebut tidak ada yang mewakilinya.

Dalam tuntutannya yang dibacakan oleh Ramadhaniel S. Daulay, diungkapkan bahwa Maman Suparman sejak 1989 sampai saat ini tercatat sebagai ASN di SMPN 2 Banjaran, Kabupaten Bandung, Jalan Raya Pangalengan Km-20, Margahurip Banjaran dengan status sebagai pendidik.

“Berawal dengan dilaporkannya Maman ke Polres Bandung Sektor Banjaran pada 14 Mei 2017 atas terjadinya dugaan tindak pidana pemerkosaan dan atau perbuatan cabul seperti diatur dalam pasal 285 dan 289 KUHP,” ungkapnya.

Akibat laporan tersebut, kata Daulay, pada 4 Juli 2017 Maman ditangkap oleh penyidik Polsek Banjaran, besoknya pada 5 Juli Maman resmi ditahann. “Pada 6 Juli 2017 yang bersangkutan resmi mendapat penangguhan penahanan. Sehingga pada 4-6 Juli 2017, Maman tidak bisa melaksanakan tugasnya mengajar di SMPN 2 Banjaran,” jelas Daulay.

Pada tanggal 9 Juli 2017, kata Daulay, Kepala Sekolah SMPN 2 Banjaran H. Jamhur, S.Pd., M.Si. membuat klarifikasi atas kasus yang menimpa Maman tersebut. Dari hasil klarifikasi, jelasnya lebih lanjut, Kepala Sekolah SMPN 2 Banjaran mendapat panggilan dari Polsek Banjaran untuk didengar keterangan dalam rangka penyelidikan tindak pidana dengan tuduhan pemerikosaan tersebut.

“Dalam point 8 dari surat hasil klarifikasi tersebut, Drs. Nuzul Ahmad, M.Ak., selaku Kepala UPT SMP dan Kepala Sekolah SMPN 2 Banjaran menganjurkan agar Maman menutup kasus/menyelesaikan dengan pihak terkait (Polsek dan Pihak Perempuan),” ujarnya seraya menyebutkan hasil klarifikasi yang berisi 10 point tersebut sudah disampaikan Maman kepada pihak Bupati Bandung, Sekda Kab. Bandung, Dinas Pendidikan Kab. Bandung, Kantor Inspektorat Kab. Bandung dan Kepala BKPPD Kab. Bandung.

Resmi Ditahan
Sementara kasusnya sendiri terus diproses oleh pihak kepolisian, dan pada 12 Desember 2017 Maman resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bale Bandung. “Dan, pada tanggal 12 Desember 2017, Maman resmi ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Bale Bandung dan terus mengalami proses hukum,” jelasnya.

Pada 8 April 2018, kata Daulay, Maman dinyatakan oleh pengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pertama Pasal 285 KUH{ Jo. 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 289 Jo. 64 ayat (1) KUHP. “Putusan itu juga membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut,” ungkapnya.

Ramadhaniel S. Daulay dari Law Office Ramadhaniel S. Daulay, Siti Loebis & Partner saat membacakan tuntutan gugatan praperadilan atas kasus yang menimpa Guru SMPN 2 Banjaran Maman Suparman, S.Pd., M.M., di Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB), Senin (1/7)/visi.news/iman budiman
Namun, kata Daulay, Maman dikenakan putusan aneh yang sebelumnya tidak pernah didakwakan. Ia dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana diatur pada Pasal 284 ayat (1) hurup a KUHP.

Perkara pidana bernormor 1171/Pid.B/2017/PNBB tertanggal 3 April 2018 serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 119/Pid/2018/PT.Bdg tertanggal 28 Mei 2018 telah berkekuatan hukum tetap atau inkrach van gewijde. “Dengan keputusan tersebut, maka pada 26 Juli 2018 dinyatakan resmi bebas bersyarat dan dapat kembali mengajar sebagai guru di SMPN 2 Banjaran,” papar Daulay dalam persidangan terbuka itu.

Setelah Dibebaskan
Setelah mendapat putusan bebas, kata Daulay, pada awal Agustus Maman kembali ke sekolah dengan menyerahkan hasil keputusan dari pengadilan kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Banjaran. Pada tanggal 23 Agustus 2018, Maman diminta kepala sekolah untuk menghadap Kepala Bidang Mutasi Aparatur dan Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur BKPPD Kab. Bandung melalui SMS (Short Massage Service).

Pada tanggal tersebut, Maman ditemani Kaur Tata Usaha SMPN 2 Banjaran, kata Daulay, menemui kepala Bidang Mutasi Aparatur BKPPD yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Sub Bagian Bidang Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur BKPPD Kab. Bandung meminta Maman untuk merekam semua pembicaraan berkaitan dengan persoalan yang dihadapinya selama ini. Tertuntut juga, katanya, memvonis Maman telah melanggar pasal 251 dari PP No. 11 Tahun 2017 yaitu adanya unsur berencana, dan meminta Maman untuk mengajukan pensiun dini dengan alasan agar nantinya dalam penggajian tidak sulit.

Saat itu Maman divonis melanggar Pasal 251 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Management Pegawai Negeri Sipil dan saat itu juga diungkapkan bahwa apa yang dipertanyakan itu merupakan bahan yang akan disidangkan oleh tim yang telah dibentuk oleh Inspektorat. “Saat itu diungkapkan juga bahwa salah satu tim yang akan mengadili Maman adalah Kepala SMPN 2 Banjaran selaku atasannya yang juga mengikuti persidangan sebagai anggota tim yang dibentuk Inspektorat untuk sidang yang akan dilakukan pada 24 Agustus 2018”.

Pada tanggal 25 Agustus 2018, Kepala SMPN 2 Bajaran saat ditemui oleh Maman menjelaskan bahwa Maman dijatuhi Pasal 251 PP No. 11 tahun 2017tentang Management PNS. setelah itu, Maman langsung menemui Bidang Mutasi Aparatur BKPPD Kab. Bandung di Kantor Disdik Kab. Bandung. Di sini Maman bertemu dengan Kepala Seksi Kepegawaian Disdik. “Secara lisan Kasi Kepegawaian Disdik melarang Maman untuk datang ke sekolah apalagi kembali mengajar,” ujar Daulay.

Maman sendiri setelah bebas sejak 26 Juli 2018 harus menjaga perilaku baiknya sampai batas waktu 7 September 2018, dan setelah tanggal tersebut benar-benar bebas.

Pada akhir September 2018, lanjut Daulay, Maman kembali menemui Kepala SMPN 2 Banjaran untuk menanyakan kepastian hukum terhadap masalah PNS-nya, dan terus diberi jawaban nanti awal Oktober 2018 akan diputus oleh tim yang ditunjuk Sekda Kab. Bandung. Penderitaan Maman semakin panjang, setelah puluhan kali menanyakan masalah tersebut jawabannya semakin tidak pasti. Ia bahkan sudah mengadukan langsung kepada ke berbagai instansi mulai dari instansi terkait di Kab. Bandung, Pemprov Jabar, Kementrian hingga Presiden, namun hingga sekarang belum ada jawaban pasti.

“Framing yang dibangun untuk menciptakan rasa takut sebagaimana yang dirasakan Maman yaitu dipecat dari PNS secara tidak hormat,” tandasnya.

Lamanya proses kejelasan status PNS tersebut, kata Daulay, banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak ASN yang meyakinkan dapat membantunya dengan menyiapkan uang Rp 100 juta dan turun sampai angka Rp. 70 juta. “Sambil mencoret-coret kertas menunjukkan skema uang akan mengalir kepada pihak-pihak yang terkait seperti Subag Hukum dan Ham Setda Kab. Bandung dan Subag Kesejahteraan dan Disiplin Aparatur BKPPD Kab. Bandung terutama Tim 7 yang bertugas, penyidik dan mereka yang dianggap punya kompetensi menegakkan aturan PP No. 11 tahun 2017 itu,” papar Daulay.

Dasar Tuntutan
Dalam bagian lain tuntutannya, Daulay mengatakan, yang menjadi dasar tuntutan terhadap tertuntut I sampai dengan XVII Pra Peradilan adalah Pasal 1 KUHP yang berbunyi, “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan”, serta Pasal 6 KUHP yang berbunyi, “Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

“Sampai diajukan tuntutan pra peradilan ini Bupati Bandung selaku pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada ASN Kab. Bandung tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara patut dan tidak mempunyai itikad baik,” tandas Daulay dalam sidang tersebut.

Hal ini, katanya, ada kesan melecehkan aturan-aturan yang berlaku yakni PP No 11 Tahun 2017 tanpa pernah memikirkan kepastian hukum terhadap Maman. “Akibat kejadia tersebut, Penuntut Praperadilan sangatlah dirugikan dan dipermalukan karena dianggap oleh lingkungannya ia diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat,” ungkapnya.

Dalam bagian akhir tuntutannya, Daulay mengatakan bahwa akibat dihentikannya penyidikan kasus ASN ini membuat Maman sangat dirugikan terutama kerugian in material yang sulit dihitung, sehingga menuntut Rp 1 triliun, nantinya akan diajukan gugatan secara perdata tersendiri terhadap tertuntut 1 s/d XVII Praperadilan.

“Sedangkan untuk kerugian material kami hanya menuntut sebesar seratus rupiah, karena merupakan nilai uang terkecil yang beredar saat ini,” katanya.

Tuntutan praperadilan tersebut, kata Daulay, tidak hampa dan ada upaya paksa untuk mematuhi putusan perkara tersebut. Maka, ia meminta Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Bale Bandung c/q hakim tunggal yang menyiapkan perkara tersebut untuk meletakan sita jaminan (conservatoir beslog) terhadap terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Soreang No. 17 Pamekaran, Soreang, Kab. Bandung.***

Artikel ini sudah tayang di visi.news

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *