Februari 28, 2020

960 Hektar Lahan PTPN VIII Kritis, 250.000 Bibit Kopi Ditanam

960 Hektar Lahan PTPN VIII Kritis, 250.000 Bibit Kopi Ditanam

KERTASARI  | Kontroversinews – Akibat dari kegiatan alih fungsi lahan, 960 hektar milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Desa Cikembang Kabupaten Bandung masuk kategori lahan kritis. PTPN VIII berikan bantuan sebanyak 250.000 bibit kopi kepada masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebun (PMDK)

Direktur Utama PTPN VIII, Wahyu, mengungkapkan bahwa sebelumnya, PTPN VIII memiliki 960 hektar lahan yang merupakan perkebunan kina dan teh. Namun, sekarang 960 hektar tersebut telah dikategorikan lahan kritis dan sangat kritis karena ditanami sayuran oleh masyarakat. Dengan demikian, PTPN VIII berupaya untuk menangani lahan kritis di Cikembang yang merupakan hulu Sungai Citarum yaitu dengan cara pemberian bibit kopi.

“Kami mencari model kerjasama antara PTPN VIII dengan masyarakat PMDK. Masyarakat yang sudah menggarap lahan kami persilahkan kerjasama dengan pola kerjasama legal,” ungkap Wahyu kepada wartawan di Desa Cikembang, Kecamatan Kertasari, Selasa ( 11/2/2020 )

Penaman kopi dilakukan di lahan milik PTPN VIII yang telah ditanami sayuran oleh masyarakat. Pola tanam yang dilakukan adalah tumpangsari, sebagian lahan masih digunakan untuk menanam sayuran, sebagian lagi ditanami kopi.

“Kopi itu butuh waktu lebih kurang 3 tahun untuk panen. Nilai ekonomisnya tinggi, diharapkan ke depan semua lahan sudah tertanami kopi. Sejauh ini, dari 960 hektar lahan kritis, telah tertanami kopi seluas 600-an hektar,” tambah Wahyu.

Sementara itu, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII memberikan bantuan 250.000 bibit kopi kepada masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Kebun (PMDK) Desa Cikembang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Penyaluran bantuan bibit kopi tersebut sebagai tindak lanjut dari Perpres tentang Program Citarum Harum.

“Tahun lalu kami memberikan bantuan bibit 150.000 batang. Tahun ini akan ditanam 250.000 batang. Mudah-mudahan lahan kritis di Cikembang ini bisa terselesaikan. Sudah kewajiban kami selaku pemilik hak guna usaha (HGU) untuk menghijaukan dengan cara reboisasi lahan kritis dan sangat kritis,” pungkas Wahyu. (Lily Setiadarma)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *