Februari 28, 2020

BPR Kertaraharja Memiliki Kemampuan Berantas Rentenir

BPR Kertaraharja Memiliki Kemampuan Berantas Rentenir

SOREANG | KONTROVERSINEWS- Pemkab Bandung akan mendukung program MCR Milenial yang tengah dikembangkan oleh BPR Kerta Raharja untuk menekan maraknya rentenir di Kabupaten Bandung.

Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Marlan mengatakan, maraknya rentenir di Kabupaten Bandung memang tengah menjadi sorotan. Pasalnya, banyak warga Kabupaten Bandung yang terjebak praktik rentenir.

“Saya belum dapat laporan ada program itu dari BPR. Tapi jika memang program itu sangat membantu pemkab dan BPR memiliki kemampuan dalam memberantas rentenir, kami pasti dukung sekali,” kata Marlan di Soreang, Senin ( 27 /1/ 2020 ).

Marlan menuturkan, Pemkab Bandung sendiri sudah melakukan berbagai upaya mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya, kata dia, menggerakan Dinas Koperasi dan UMKM untuk kembali menggalakkan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Bandung.

Selain itu, ucap dia, Dinas Koperasi dan UMKM juga tengah mendata pelaku UMKM yang sudah ada. Pelaku UMKM juga didorong untuk meminjam permodalan ke lembaga yang jelas, seperti perbankan konvensional maupun BPR.
“Program Koperasi Digital juga sedang digalakan. Dengan koperasi digital diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan permodalan,” kata dia.

Marlan pun mengakui adanya laporan warga Kabupaten Bandung yang tercekik perekomiannya akibat bersentuhan dengan rentenir. Dengan adanya laporan itu, tentu saja praktik rentenir di Kabupaten Bandung harus diberangus.
“Laporan ada. Salah satunya pedagang di Pasar Ikan Modern (PIM),” kata dia.

Maka dari itu, ujar Marlan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPR Kerta Raharja untuk mempermudah para pedagang meminjam kredit dengan suku bunga rendah untuk permodalannyam
“Kerja sama dengan BPR. Itu juga sudah MoU dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan,” kata dia.

Marlan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Bandung, terutama pelaku UMKM ataupun ibu rumah tangga untuk tidak terbuai dengan tawaran pinjaman dari rentenir. Pasalnya, selain memberikan suku bunga tinggi, pinjaman dari rentenir bisa membuat kehidupan ekonomi masyarakat semakin rusak.

“Peminjam yang terdesak butuh modal ke rentenir bukan maju perekonomiannya, tapi malah rusak perekonomiannya,” ucap Marlan.
Oleh karena itu, Marlan berpesan kepada masyarakat Kabupaten Bandung yang mendesak butuh pinjaman untuk permodalan agar datang ke BPR Kerta Raharja maupun koperasi-koperasi yang ada dengan legalitas yang jelas.

“Lebih baik ke BPR Kerta Raharja atau koperasi simpan pinjam. Jangan langsung tergiur oleh bujuk rayu rentenir,” kata dia.

Berita sebelumnya Kepala Divisi Pemasaran PT BPR Kerta Raharja Ruyana menuturkan, pilot project Kredit MCR Milenial tersebut dikembangkan dengan membentuk dan membina kelompok yang diberi nama Sekolah Perempuan Hebat (SPH).

“SPH ini berisikan maksimal 15 orang ibu-ibu yang memiliki usaha mikro,” kata Ruyana di Soreang, Kamis ( 16/01/2020 ).
Menurut dia, rencana pengembangan Kredit MCR Milenial tersebut tengah memasuki dalam tahapan sosialisasi dan pemberkasan. Pilot project tersebut baru disasarkan untuk 15 desa di Kabupaten Bandung.

Secara teknis, kelompok SPH ini akan diberi fasilitas kredit tanpa agunan dengan sisem pembayaran tanggung renteng. Untuk prosedurnya menggunakan prosedur perbankan. Kata dia, guna meminimalisir banyaknya warga Kabupaten Bandung yang nekat meminjam kredit ke rentenir, Kredit MCR Milenial tersebut menawarkan bunga yang sangat rendah dibanding bunga dari rentenir.

“Bunganya pasti lebih rendah dari rentenir. Karena tujuan pilot project ini membantu Pemkab Bandung memberantas keberadaan rentenir dan membantu permodalan UMKM,” kata dia.
Meski masih sebatas pilot project, Ruyana mengatakan jika penyediaan modal mencapai nilai Rp.2 miliar dari PT BPR Kerta Raharja. Kendati demikian, kucuran modal tidak serta merta dibayarkan secara langsung dalam setahun, namun dilaksanakan secara bertahap.

“Karena satu orang nantinya bisa mendapatkan maksimal Rp2,5 juta untuk bantuan modalnya. Nah, sekarang tengah berjalan sosialisai dan pemberkasan di 15 desa,” imbuhnya. (Lily Setiadarma)

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *