Desember 13, 2019

Pengatur Lalu Lintas dari Dishub Kurang Ideal, Harus Memiliki 250 Orang Petugas

Pengatur Lalu Lintas dari Dishub Kurang Ideal, Harus Memiliki 250 Orang Petugas
Photo Credit To Kepala Seksi Pengaturan dan Pengawasan (Turwas) Dishub Kabupaten Bandung, H. Yusuf Komarul Ayat MSi.

SOREANG  | Kontroversinews – Jumlah petugas pengatur jalur lalu lintas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung masih jauh dari ideal. Karena jumlahnya terbatas dengan wilayah Kabupaten Bandung yang luas serta padat aktivitas, tak jarang para petugas yang sebagian besar masih berstatus honorer itu tak mendapatkan hak libur.

Kepala Seksi Pengaturan dan Pengawasan (Turwas) Dishub Kabupaten Bandung, H. Yusuf Komarul Ayat MSi. Menurutnya saat ini jumlah petugas pengatur lalu lintas 156 orang petugas, dari jumlah tersebut hanya ada 16 orang petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan sisanya masih pegawai honorer. Dengan wilayah Kabupaten Bandung yang cukup luas serta padat dan pertumbuhan kendaraan yang tinggi, idealnya Dishub harus memiliki paling tidak 250 orang petugas pengatur dan pengawas lalu lintas.

Salah seorang petugas Dishub Randi Firmansyah saat mengatur lalulintas di kawasan Cangkuang Kecamatan Cangkuang Kab. Bandung .

“Hasil dari perhitungan kami yah idealnya sih harus ada 250 orang petugas, dengan personil sebanyak itu kami bisa menempatkan petugas disetiap titik mulai dari Kecamatan Cicalengka hingga Soreang. Nah kalau sekarang, karena petugas terbatas yah terpaksa kami siasati dengan cara tarik ulur petugas,” kata H. Yusuf, Minggu (1/12/2019).

Karena jumlah petugas terbatas, kata H. Yusuf, namun aktivitas pekerjaan cukup tinggi, seringkali petugas pengatur dan pengawas lalu lintas ini tak mendapat jatah libur akhir pekan. Padahal, jatah libur akhir pekan ini sebenarnya adalah hak atau bagian dari kesejahteraan moril seorang pegawai. Disisi lain, meskipun beban pekerjaan mereka cukup berat dan beresiko tinggi, ironisnya para petugas yang masih honorer itu tidak diikutsertakan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Terkadang ketika saya mau memberi tugas itu suka malu. Karena petugas kurang jadi seharusnya mereka libur tapi karena kegiatan padat terpaksa harus kerja. Sebenarnya saya akui juga kalau libur sehari dalam sepekan itu hak pegawai sebagai bagian dari kesejahteraan moril, tapi karena kurang personil yah apa boleh buat. Petugas yang honorer ini belum punya BPJS yah paling mereka bayar mandiri saja, tapi kalau upah Alhamdulilah sesuai UMK,” ujarnya.

H.Yusuf melanjutkan, untuk penambahan petugas pengatur dan pengawas lalu lintas ini, pihaknya telah mengajukan permohonan penambahan. Ia berharap pada tahun anggaran 2020 mendatang, paling tidak ada penambahan sebanyak 20 orang petugas. Meski masih belum ideal, paling tidak ada tambahan petugas baru yang dapat mengisi sebagian kekosongan.

“Pengajuan penambahan petugas sudah kami ajukan pada tahun anggaran 2020 mendatang. Yah semoga saja dikabulkan walaupun mungkin penambahan jumlah ini tak sepenuh sesuai keinginan kami,” katanya. (Lily Seriadarma ).

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *