Desember 13, 2019

Direksi dan Dewan Komisaris BPR Kerta Raharja di Isi Wajah Lama

Direksi dan Dewan Komisaris BPR Kerta Raharja di Isi Wajah Lama
Photo Credit To Bupati Bandung H.Dadang M. Naser saat RUPSL bersama jajaran Direksi dan Dewan Komisaris BPR Kerta Raharja beberapa waktu lalu.

SOREANG  | Kontroversinews – PT BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung menetapkan kembali jajaran Direksi dan Komisaris BPR Kertara Harja Tahun 2019-2024.

H. Moch Soleh Pios SE, kembali menjadi Direktur Utama PT BPR Kertara Harja Kabupaten Bandung, Ir.H. Boy Ferli Sumatmaja SE, MM, kembali.menjadi Direktur Operasional.

Sedangkan untuk jajaran Dewan Komisaris PT BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung kembali diisi oleh H Sofyan SE, MSi, dan DRS. H. H.B Budiarjo MSi, sebagai Komisaris PT BPR Kerta Raharja.

“Pembahasan yang dibahas dalam PRUPS yang dibahas program kerja 2019-2024 dan dewan direksi,” kata Komisaris Utama PT BPR Kerta Raharja Sofyan, Rabu (6/11/2019).

Ia mengungkapkan, direksi PT BPR Kerta Raharja diperpanjang sesuai Permendagri, terkait direksi dan komisaris.

“Diperpanjang, direksi dan komisaris masih tetap. Setelah ditanggapi oleh pemegang saham dalam hal ini Pak Bupati,” ungkapnya.

Menurutnya, Bupati Bandung Dadang M Naser menerima, di antaranya kenaikan tabungan, kenaikan deposito, kenaikan kredit dan lainnya.

“Itu diuraikan, seluruhnya tidak ada yang menurunn, seluruhnya meningkat. Asetnya pada waktu dipertanggungjawabkan kemarin pada Desember 2018 total asetnya itu selama sembilan tahun 324.58 persen. Rata-rata pertahun 17,4 persen dengan oertumbuy nominal rata-rata 20 miliar lebih,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang M Naser melalui Assiten 1 Pemkab Bandung Marlan mengatakan, direksi dan komisaris priode 2019-2024 sudah ditetapkan.

“Sudah ditetapkan, sudah berlaku Perseroda nya. Sudah tetap,” ujarnya.

Sementara itu Kabag Hukum Dicky Anugerah mengatakan, pembentukan direksi dan komisaris PT BPR Kerta Raharja periode 2019-2024 sudah ditetapkan.

“Sudah ditetapkan, kewenangan ada dipemilik saham yaitu bupati sebagai pemerintah daerah,” kata Dicky.

Menurutnya, Perseroda sudah ditetapkan dan juga badan hukumnya. “Sudah ditetapkan, sepenuhnya ada di BPR mengakomodir payung hukumnya,” pungkasnya. (Lily Setiadarma )

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *