CIREBON (kontroversinews.com) – Bermula adanya keluhan dari narasumber yang juga seorang anggota ormas kepada wartawan media ini tentang sulitnya mengajukan sertifikat tanah negara bebas (nganggur) yang sudah lama dikelola keluarganya.
Membawa bukti-bukti pengakuan dari saksi-saksi dalam bentuk surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan surat keterangan dari pemerintah desa (pemdes) Cirebon Girang, kecamatan Talun kabupaten Cirebon.
Pada saat kepala desa/kuwu nya masih haji tarmidi yang kini sudah wafat (almarhum), serta ditandatangani para saksinya juga kepala desa/kuwu nya pada tahun 2011.
Surat pernyataan dari saksi-saksi berbunyi bahwa sebidang tanah yang berada diblok kesambi kulon dusun astana rt 005 rw 004 desa Cirebon girang adalah benar bahwa mukmin (pengelola tanah negara bebas) dapat waris dari orangtua mukmin bernama samani. Sedangkan bunyi surat pernyataan dari desa yang ditandatangani kades/kuwu Cirebon Girang pada masa 2011 berbunyi bahwa status tanah tersebut adalah tanah negara bebas yang digarap mukmin sejak tahun 1964 dan disebutkan pula kalau tanah tersebut tidak termasuk aset desa (titisara, pangonan) serta bukan tanah aset instansi manapun.
Atas dasar keluhan dari narasumber tadi dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Bumi air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (“Permen Argaria 9/1999”).
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
Seharusnya tanah negara bebas tadi bisa dimintakan hak kepemilikannya dalam bentuk sertifikat hak milik, namun setelah tiga kali pertemuan dengan kepala desa (kuwu) cirebon girang yang bernama Ruslani Abdullah, SE tidak ada titik temu tentang bagaimana cara memperoleh (solusi) pengakuan hak milik dari sebidang tanah negara bebas tersebut.
Bahkan saat pertemuan terakhir (ketiga) pada minggu 22-Agustus-2021, kades ruslani bertindak arogansi dengan ditemani sekdes, ketua BPD, dan dua orang lainnya dengan menekan ahli waris mukmin bernama tohir untuk menunjukkan apa bukti-bukti yang dibawa tohir untuk agar bisa mengklaim tanah tersebut.
Dengan suara kencang dengan alasan agar tidak perlu lagi memakai pengeras suara, kades/kuwu cirebon girang ruslani abdullah SE terus berbicara lantang dan mengklaim bahwa tanah tersebut tidak boleh dimiliki siapapun karena itu milik negara.padahal dari beberapa sumber pakar hukum yang berbicara soal pertanahan, bahwa “negara itu tidak memiliki, kalau mengusai iya betul”.
Sementara masih ditempat yang sama diruang tunggu kantor desa cirebon girang, tempat dimana terjadinya pertemuan ketiga.tohir selaku ahli waris tanah negara bebas dari orangtuanya tersebut mengatakan pada wartawan media ini, kalau dari pertemuan pertama sampai yang sekarang ini tujuaannya adalah untuk mencari solusi agar bagaimana tanah negara bebas tersebut bisa dimilikinya dengan mempunyai sertifikat hak milik.
“jujur, sebenarnya pertemuan ini adalah pertemuan antara keluarga ahli waris.dan kuwu/kades itu diundang kita.namun karena saya menghargai kuwu, saya turuti keinginan kuwu untuk kumpul dikantor desa.padahal tadinya tempat pertemuan itu dirumah saya”, ujar tohir.
Masih kata tohir, tujuan saya tetap untuk meminta solusi tentang bagaimana caranya agar tanah tersebut bisa disertifikat.karena ini murni keinginan almarhum orang tua saya yang menunjuk saya untuk meneruskan pengelolaan tanah tersebut, dan mengurus segala bentuk surat-suratnya.namun kuwu/kades, sekdes, ketua BPD, dan dua orang bawaan kuwu seperti mengeroyok saya dipertemuan itu.
Ada apa dengan mereka, padahal segala bunyi undang-undang dan peraturan-peraturan menjelaskan bahwa saya masyarakat pewaris pengelola tanah negara bebas tersebut bisa memperoleh bukti hak atas kepemilikan.ini sih seperti dipersulit gitu tuh”, ujar tohir mengakhiri pembicaraan. (KUSYADI)