LABUHAN BATU (Kontroversinews.com) – Di tengah krisis nya ekonomi saat ini karena pandemi, Pemkab Labuhanbatu melalui pos anggaran Sekretariat Daerah menganggarkan pembelian mobil dinas senilai Rp 7,6 M.
Sekretaris daerah kabupaten Labuhanbatu, Muhammad Yusuf Siagian memilih bungkam saat ditanyakan mengenai pengadaan mobil baru tersebut.
Anggaran Rp 7,6 M tersebut diambil dari APBD Labuhanbatu 2021. Dimana pos Sekretariat Daerah mendapat anggaran sebesar Rp 55,6 M.
Dari Rp 7,6 M tersebut, dana sebesar Rp 6,2 M, diperuntukkan membeli mobil dinas yang selanjutnya akan menjadi aset Pemkab Labuhanbatu. Seperti mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati, dimana saat ini pengadaannya sedang berlangsung.
Sisanya Rp 1,4 M lagi, dipakai untuk membeli mobil yang akan dihibahkan ke pihak lain. Misalnya seperti mobil patroli untuk Polres Labuhanbatu dan mobil Van untuk Bataliyon Infanteri 126/Kala Cakti, yang pengadaannya juga sedang dilakukan Pemkab Labuhanbatu.
Dikutip dari LPSE kabupaten Labuhanbatu, pengadaan mobil dinas Bupati, menelan anggaran sebesar Rp 2 M. Pengadaannya menggunakan metode tender cepat.
Sedangkan untuk mobil wakil Bupati, nilai anggarannya tidak dapat diketahui secara pasti. Karena pengadaannya disatukan dengan pengadaan dua mobil hibah lainnya.
“Belanja Kendaraan Yang Diserahkan Kepada Polres (Mobil Patroli), Yonif 126 Kala Cakti (Mobil Van) Dan Belanja Modal Kendaraan Dinas Perorangan (Mobil Wkdh),” demikian tertulis di LPSE Labuhanbatu, seperti yang dilihat detikcom Kamis (26/8/2021).
Adapun pagu anggarannya ditetapkan sebesar Rp 2,1 M, dan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp 1,7 M. Dengan pengadaan menggunakan metode penunjukan langsung.
Kapolres Labuhanbatu AKBP Deni Kurniawan membenarkan tentang pengadaan tersebut. Dia mengakui jika pengadaan mobil patroli tersebut merupakan permintaan dari kepolisian.
“Ya saya mengajukan permohonan secara resmi untuk hibah kendaraan,” katanya.
Menurut Deni kendaraan tersebut akan digunakan sebagai kendaraan patroli di tingkat Polsek. Tujuannya demi meningkatkan kinerja kepolisian yang berada di level bawah.
Disisi lain, Kapolres Deni merupakan salah satu pihak yang bersuara keras terkait penanganan pandemi di Labuhanbatu. Menurutnya hingga saat ini Pemkab belum juga memiliki kebijakan yang jelas.
Kepada wartawan Deni menceritakan mengenai omongan kerasnya kepada Sekda Labuhanbatu. Menurutnya Pemkab tidak menunjukkan keseriusan disaat TNI /Polri menunjukkan kinerja luar biasa dalam membantu penanganan pandemi.
“Saya kira, diantara tiga kabupaten ini, Labuhanbatu lah yang kurang responsif. Ya benar, saya sampai harus berbicara agak keras dengan Pak Sekda, tentang hal ini,” katanya.
“Pak Sekda ini zonanya sudah naik (merah) lho. Saya tidak, belum melihat tindakan yang kongkrit yang dilakukan Pemkab Labuhanbatu. Kami TNI/Polri ini sudah luar biasa di lapangan, tapi kita kan gak punya sumberdaya, yang punya sumberdaya itu pemerintah daerah,” ujar Deni.***Tony