Agustus 25, 2019

Sidang Perdana Kades Ketapang Raya Terkait Tidak Publikasi RAB APBDES 2012-2018

Sidang Perdana Kades Ketapang Raya Terkait Tidak Publikasi RAB APBDES 2012-2018

Lombok Timur  | Kontroversinews.- Terkait Kasus Sidang Perdana APBDES Desa Ketapang Raya, Setelah mangkir pada sidang sebelumnya, termohon Kepala Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, S. Zulkifli, kini hadir mengikuti sidang sengketa informasi dengan Lalu Sudirman selaku pemohon.

Sidang perdana yang dihadiri kedua belah pihak ini digelar di Ruang Sidang Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, (13/6).

Adapun permohonan informasi yang diajukan melalui surat tertanggal 18 Januari 2019 kepada kades Ketapang Raya yaitu terkait publikasi APBDES, serta realisasi dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) tahun 2012 hingga 2018.

Dalam sidang yang di pimpin oleh Hendriadi, SE.,ME didampingi Drs. M Zaini dan Dahlan A Bandu, SH.,M.Si selaku anggota, termohon mengaku menolak seluruh informasi yang diminta pemohon.

Hal tersebut dikarenakan, termohon beranggapan bahwa informasi yang diminta pemohon tidak boleh diberikan.

“Menurut saya, yang berhak menerima informasi yang diminta pemohon hanya tim audit dengan surat perintah dari bupati,” jelas termohon yang juga mengaku menolak menandatangi surat permohonan informasi yang diberikan pemohon sebelumnya.

“Karena kalau kita menandatangi surat terima pemohonan informasi berarti kami setuju memberikan informasi yang diminta,” ujar termohon kukuh.

Sementara itu sebagaimana sidang sebelumnya (23/05), pemohon mengangap bahwa informasi yang diminta bukan termasuk dalam informasi yang dikecualikan, melainkan masuk ke dalam kategori informasi publik.

’’Saya kira ini sebagai bentuk penghindaran, Padahal informasi yang kami minta bukan informasi yang dikecualikan, karena siapapun yang minta harus diperlihatkan kepada masyarakat,’’ ujar pemohon.

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2018 pasal 11 ayat 1 point d menyebut bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik berupa, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran Badan Publik tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan.

Setelah melakukan pemeriksaan awal, majelis sidang kembali melakukan sidang dengan agenda sidang lanjutan. Sidang lanjutan, akan diumumkan oleh Nina Susi Herdiyanti, S.Sos selaku panitera pengganti.

Di kesempatan yang berbeda yang di temui oleh awak media iaitu Syamsuddin salah satu penggiat LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Prov. NTB yang saat ini beliau sedang sibuk sibuknya mempersiapkan keberangkatannya ke Malang dalam rangka HUT LSM LIRA Ke-14 Tahun, dan di sela itu awak media sempat berbincang-bincang panjang lebar terkait bagimana pendapat beliau tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Dana Desa Boleh untuk Apa saja? Tegasnya, Sebuah pertanyaan sederhana namun berdampak besar, Ujarnya. Lanjut beliau berkomentar “Banyak peraturan yang telah ditetapkan untuk mengelola dana desa. Mulai dari UU hingga peraturan menteri serta peraturan pelaksanaannya yang menjadi pedoman di daerah. Salah satu dari peraturan tersebut mengatur tentang untuk apa saja dana desa boleh digunakan. Secara eksplisit terdapat ambigu dalam strata regulasi mengenai “untuk apa saja dana desa bisa digunakan?” tandasnya.

Lanjut Bung Syam nama akrab panggilan sehari-harinya berpendapat “Kesalahan dalam penerapan dan perbedaan tafsir antar stakeholders dalam pengelolaan dana desa, bisa berujung keranah pengadilan dan inilah yang ditakuti para pengelola dana desa. Oleh karenanitu saya bersemangat pocus mengkaji dan mengulas ambigu untuk apa saja penggunaan dana desa, namjn Menurut UU Desa Sebagaimana diketahui oleh kita bersama, bahwa berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBN. Alokasi dari APBN ini adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, ini merupakan penjelasan bunyi dari pasal 72 kalo tidak salah” Terangnya.

Selanjutnya berdasarkan bunyi Pasal 74 dinyatakan bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui oleh kita bersama sebagai Rakyat terutama kita yang di selatan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, walau diprioritaskan untuk pembangunan. Ujar sosok Ketua LSM LIRA NTB ini.

Lanjut Bung Syam menjelaskan ” Menurut PP 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Desa Dalam PP 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Desa, penjelasan pasal 19 ayat 2 kalo gak hilaf di sana menyatakan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dan Kemudian di situ ada tambahan bahwa penggunaan dana desa mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa, Ungkap sosok Pemuda asli Putra Selatan itu.

Lanjut Syamsuddin Ketua Garda Sukma Lotim Berharap “Kita berharap sih sangat Perlu kita pahami terkait penjelasan pasal 19 tersebut dinyatakan bahwa pada prinsipnya dana desa digunakan untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanahkan UU, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lebih lanjut dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat dan di tuangkan juga lebih detail dalam Penjelasan lebih lanjut dari PP 43 Tahun 2014 tentang penggunaan dana desa yang harus disimak oleh bapak2 Keoala Desa, Stacholder Desa adalah penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas, agar dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Dalam rangka mempertegas tentang prioritas penggunaan dana desa maka pada pasal 21 dinyatakan bahwa menteri yang menangani desa menetapkan prioritas penggunaan dana desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran dan Dalam menetapkan prioritas tersebut harus bapak bapak kepala Desa dan stackjlder desa memperhatikan agar penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam RKP.

“Nah Sekali lagi sangat perlu ditegaskan bagi aparatur Desa bahwa menurut ketwrangan PP 43 Tahun 2014, dana desa dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk kegiatan tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi, Pungkasnya.

“Jadi seharusnya menurut pendapat saya alangkah bijak dan baik sebuah Aparatur Desa mempublikasikan segala kegiatannya agar masyarakat mengetahuinya sehingga bisa terjamin sebuah Desa yang Transfaran dan Akuntabel, sehingga pemimpin dan stavholder Desa tersebut bisa mewujudkan sebuah Desa yang di banggakan oleh Masyarakatnya. (Red)

Sumber Berita: http://www.gtpmedia.co.id/berita-712-sidang-perdana–kepala-desa-ketapang-raya-terkait-tidak-publikasi-rab-apbdes-2012-sampai-2018.html #ixzz5r0rVLgX8
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *