Kab. Bandung | Kontroversinews.-Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), ungkap Ir. Erwin Rinaldi, M. Sc., Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung (Disperkimtan Kab. Bandung), Selasa, 7/8, telah menjadi salah satu program andalan nasional meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.
Program Pamsimas I yang dimulai pada Tahun 2008, lanjut Erwin, sampai dengan Tahun 2012 dan Pamsimas II dari Tahun 2013 hingga dengan Tahun 2015 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota untuk dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi. Juga meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di sekitar 12.000 desa yang tersebar di 233 kabupaten/kota. Di wilayah Kabupaten Bandung pada periode 2014 — 2017 telah menjangkau 34 desa di 16 kecamatan, dengan menyediakan tambahan akses air minum bagi lebih dari 66.316 jiwa serta tambahan akses sanitasi layak bagi lebih dari 7.958 jiwa. Inilah komitmen Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan keberhasilan capaian target Millennium Development Goals sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), yang telah berhasil menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015.
Erwin menambahkan, di Tahun 2014, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2015-2019, Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya dengan meluncurkan program nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia.
Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi, jelas Erwin, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 khusus untuk desa-desa di Kabupaten. Program Pamsimas III dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional guna meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu 100-100, yaitu:
- 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi.
- Sanitasi Total Berbasis Masyarakat,
Sebagai pelayanan publik yang mendasar, ia menerangkan, semua berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Intinya permasalahan pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Dukungan kapasitas Pemerintah Daerah atau Pemkab Bandung dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.
Penyelenggaraan Program Pamsimas, menurutnya, dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.
Ruang lingkup Program Pamsimas mencakup lima komponen program:
1) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa;
2) Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi;
3) Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum;
4) Hibah Insentif; dan,
5) Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.
“Guna percepatan pencapaian akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019, jelas membutuhkan upaya bersama dari pemerintah pusat, pemkab Bandung sampai dengan pemerintah desa dan masyarakat, termasuk donor dan swasta (CSR). Sebab Pamsimas menjadi program air minum dan sanitasi yang dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk menjadi program bersama dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi di perdesaan pada tahun 2019 nanti,” pungkas Erwin. (Ki Agus N. Fattah).