Kab Bandung | Kontroversinews – Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Rabu (28/02/18) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pendidikan tingkat Kabupaten yang dibuka langsung Kadisdik DR. H. Juhana MM. Pd.
Melalui Kabid DAI dan Pogram H. Djunjunan M. Si, dijelaskan Musrenbang ini untuk menampung usulan skala prioritas rencana pembangunan sarana prasarana bangunan sekolah dan penunjang pembelajaran lainnya, guna terwujudnya pembangunan fisik dan non fisik di Kab. Bandung.
“Semua perwakilan pendidikan dari 31 kecamatan hadir, sekaligus menyampaikan usulannya,” papar Djunjunan.
Usulan, tambah Djunjunan, umumnya aspirasi yang tumbuh di Musren tingkat kecamatan. Namun bila ada yang belum masuk saat Musren kecamatan, maka diusulkan disini.
Dijelaskannya Musren ini merupakan salah satu musyawarah yang mengedepankan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, dengan demikian siswa akan merasakan nyaman dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) .
Adapun Pagu anggaran Disdik Kab. Bandung untuk tahun 2018, Disdik mengusulkan anggaran sebesar Rp81 miliar dan direalisasi sebesar Rp67.086.821.711, ada kenaikan anggaran di banding tahun sebelumnya yang hanya Rp 54.753.068.642 untuk pogram perbaikan sarana prasarana di antaranya untuk SD, SMP dan Pendidikan Non Formal.
” Selain itu juga saya berharap agar dalam pengajuan perbaikan dan bangunan baru untuk ruang kelas harus lebih dikedepankan sekolah yang benar benar membutuhkan perbaikan,” jelas Djunjunan.
Ia menambahkan, Musrenbang yang digelar oleh dinas pendidikan Kab.Bandung merupakan hasil dari musrendes yang awalnya telah digelar di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya musrendes dihadiri oleh seluruh UPT TK, SD dan non formal Disdik kecamatan.
Kepala UPT TK, SD dan non formal Banjaran Hj. Euis Rosanah SPd, disela kegiatan musrenbang, mengatakan, musrenbang ini sebenarnya hanya rencana pengajuan perbaikan saja. Dalam arti revisi dari musren tingkat kecamatan.
“Bila mana ada yang mengajukan perbaikan bangunan sekolah sehingga mendapat batuan tetapi hasil team survey di lapangan kondisinya masih bagus dan layak, maka yang harus diutamakan yang betul-betul membutuhkan, semisal kondisi bangunannya yang sudah tidak layak,” katanya.
“Menyinggung anggaran untuk pendidikan di UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Banjaran, kata Euis Rosanah, hanya mendapat Rp1,9 miliar dan itu di bagi-bagi untuk PAUD, SD dan SMP. Karena itu ia berharap tahun yang akan datang pagu anggaran pendidikan di Kec. Banjaran bisa lebih besar lagi,”katanya. (Lily Setiadarma)
