Juni 27, 2019

KPK Proses 94 Laporan Gratifikasi Idulfitri

KPK Proses 94 Laporan Gratifikasi Idulfitri

Jakarta | Kontroversinews.- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 94 laporan gratifikasi terkait hari raya Idulfitri sejak 20 Mei hingga 10 Juni 2019. Beberapa pegawai instansi yang telah melaporkan gratifikasi itu berasal dari Kementerian/Lembaga negara. Ada juga dari sejumlah pemerintah daerah, termasuk kampus dan perusahaan milik negara.

Dari puluhan laporan itu, tujuh laporan di antaranya merupakan laporan penolakan gratifikasi. Salah satunya, satu ton gula pasir yang ditolak dan dikembalikan Pemerintah Daerah Lampung kepada pihak pemberi.

“Sedangkan, enam laporan penolakan lainnya adalah pemberian parsel pada pegawai di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Ditjen Pajak. Lalu, pemberian uang Rp 4 juta pada pegawai Kementerian Keuangan dengan sebutan THR,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Selasa (11/6/2019).

KPK mengapresiasi sikap aparat negara yang menolak pemberian dari pihak lain. Febri mengatakan, sikap penolakan merupakan langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk memberikan pemahaman yang tepat pada pihak pemberi agar ke depan tidak melakukan hal yang sama.

“Sehingga hal ini dapat menjadi langkah pencegahan korupsi yang lebih efisien ke depan,” katanya.

Febri mengatakan, selain laporan penolakan, terdapat 87 laporan penerimaan gratifikasi yang tengah diproses KPK selama paling lambat 30 hari kerja. Gratifikasi yang dilaporkan berupa makanan, minuman, uang tunai, kain batik, perlengkapan ibadah, baju koko, karangan bunga hingga voucher belanja di supermarket dengan total mencapai Rp 66.124.983.

“Seluruh laporan gratifikasi itu akan diproses KPK selama paling lambat 30 hari kerja untuk penetapan status barang gratifikasi, apakah menjadi milik negara, menjadi milik penerima atau perlakuan lain yang sesuai dengan aturan hukum terkait gratifikasi,” katanya.

Selain itu, KPK juga cukup banyak menerima laporan penerimaan gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang ada di instansi pusat atau daerah. KPK menilai hal ini sebagai sesuatu yang positif karena UPG sejak awal memang didesain sebagai bagian dari unit yang dapat memperkuat lingkungan pengendalian di masing-masing instansi.

“Selain itu juga diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan gratifikasi, sehingga pelaporan tidak perlu dilakukan langsung ke kantor KPK di Jakarta, tetapi dapat disampaikan melalui UPG,” katanya.

Sumber: Suara Pembaruan

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *