Mei 25, 2019

Hendry Widjaja (Koka) Divonis 1.6 Tahun Penjara

Hendry Widjaja (Koka) Divonis 1.6 Tahun Penjara

Baleendah | Kontroversinews.- Hendry Hidjaja alias Koka (64) divonis 1.6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung. Sidang dengan Register Perkara No. 1014/Pid.B/2018/PN.Blb
Sidang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Sihar Hamonangan Purba, SH.,MH selaku ketua majelis dan sekaligus menjabat ketua PN Bale Bandung. Dalam Putusannya (05/03/2019) menyatakan, sesuai dengan saksi dan barang bukti karena itu Hendry Hidjaja dinyatakan melanggar pasal 266 ayat 2 KUHPidana.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Evi Yanto menutut terdakwa 2 tahun penjara. Putusan yang dibacakan Majelis Hakim, Sihar Hamonangan Purba,SH.,MH lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Hendry Hidjaja mendekam di Lapas Narkoba KLS II Jelekong Kabupaten Bandung sejak berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21. Dirinya didakwa dengan sengaja menggunakan Akte yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban Husen Lumanta. Korban mengalami kerugian mencapai Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Akte tersebut digunakan terdakwa untuk membuktikan atas hak kepemilikan sebidang tanah yang terletak daerah Cangkuang Kulon,Kec.Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Sebelumnya dalam Surat Dakwaan Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum), Syarifuddin, SH dan Evi yanto, SH dari Kejati Jabar,menguraikan bahwa Hendry Hidjaja alias Koka (64) pada tanggal 25 Agustus 2015 bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung, terdakwa memasukkan permohonan untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana letter C yang terletak di Cangkuang Kulon atas persil 90 III S yang tercatat di Buku C atas nama Kandi Nyi Ena yang oleh terdakwa akan ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama terdakwa. Persyaratan pembuatan sertifikat itu sendiri harus ada : – Alas hak berupa AJB, Akta Waris, Akta Hibah APHB, – Letter C Desa, – Fotocopy Permohonan, – SPPT B, PBB Tahunan Berjalan, – Formulir yang disediakan BPN yang harus diisi pemohon, – Formulir permohonan Sertifikat, – Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang diketahui 2 orang saksi, – Surat Keterangan Kepala Desa, – Hasil Pengukuran yang batas – batasnya ditunjukkan oleh.pemilik tanah, – Surat Kuasa Mengurus apabila dikuasakan, – KTP Penerima Kuasa dan 2 saksi.

Untuk pemenuhan persyaratan sebagaimana ketentuan, terdakwa menggunakan AJB (Akta Jual Beli) No.164/Dayeuh Kolot/1991 tanggal 23 Maret 1991 sebagai bukti atas hak yang dijadikan dasar kepemilikan oleh terdakwa.Namun kenyataanya, tanah yang diakui terdakwa tersebut sebenarnya milik Husen Lumanta yang dibeli tahun 1990 dari Kandi Nyi Ena (alm) sesuai dengan AJB No. 306/Dayeuh Kolot/1990 tanggal 23 April 1990 yang diterbitkan oleh PPTAS Cangkuang Kulon,Kec.Dayeuhkolot Kab.Bandung.

Selanjutnya, sesuai berita acara No. 2345/DTF/2018 tanggal 25 Juli 2018 Tentang Hasil Pengujian Laboratorium Kriminalistik Mabes Polri, dengan kesimpulan tanda tangan O Suhaemi tersebut non identik sebagaimana objek surat AJB No. 164/Dayeuh Kolot/1990 tanggal 23 April 1991.

Selain itu dalam pembuatan warkah, terdakwa memerintahkan Cecep Ahmad (ralat : dalam 2 pemberitaan sebelumnya tertulis Cecep Hidayat, red) untuk membuat warkah yang seolah-olah yang ada dalam persil 90 IV S tersebut adalah memang milik terdakwa yang gunanya sebagai dasar pembuatan SHM.setelah di bacakannya putusan mejelis hakim Sihar hamonangan menanyakan ke kuwasa terdakwa apakah dalam putusan tersebut terdakwa menerima atau banding. Kuswara taryono. SH sebagai kuwasa hukum menyatakan banding. (BP/Red) 

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *